Please enable JS

Kebijakan Data Pribadi

LATAR BELAKANG

PT Komunal Finansial Indonesia (“Komunal”) adalah perusahaan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“Layanan”) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 77").

 

Layanan yang disediakan Komunal adalah layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Rupiah secara langsung melalui sistem elektronik yang dioperasikan Komunal, baik melalui situs atau versi telepon seluler dari situs dan/atau aplikasi telepon seluler dalam sistem operasi Android atau IOS. Layanan ini dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai diskresi manajemen Komunal tanpa perlu memperoleh izin dari pihak manapun.

 

Prosedur Manajemen Data Pribadi (“PMDP”) ini bersifat mengikat, dianggap telah dibaca dan dipahami oleh setiap Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 POJK 77. PMDP ini dirancang untuk membantu Pengguna mengerti bagaimana Komunal mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, dan/atau mengolah Data Pribadi Pengguna. PMDP ini berlaku dan bersifat mengikat secara Hukum dalam konteks:

 
Pemberi Pinjaman, yaitu selama Pemberi Pinjaman:


a) Masih terdaftar sebagai Pengguna pada Portal Komunal berdasarkan Perjanjian Pengguna Komunal sebagai dasar hukum yang mengawali, meresmikan dan mengikat Pemberi Pinjaman secara Hukum sebagai Pengguna Layanan Komunal berdasarkan POJK 77 (“Perjanjian Pengguna”), dan/atau;


b) Masih memiliki hak tagih atas pengembalian, pembayaran dan pelunasan piutang dari Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, berikut perubahannya dari waktu ke waktu termasuk dokumen pendukung dan jaminan lainnya (“Perjanjian Pinjaman”).

 

Penerima Pinjaman, yaitu selama Penerima Pinjaman:


a) Masih memiliki kewajiban dan tanggung jawab finansial untuk melunaskan pinjaman terhadap Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dan/atau;


b) Masih dalam proses pengajuan permohonan perolehan pinjaman melalui Komunal.

 


CAKUPAN DAN PENGUMPULAN DATA PRIBADI

Cakupan definisi Data Pribadi termasuk, tetapi tidak terbatas pada, segala data, informasi, dan dokumen pendukung Pengguna dan/atau pihak terkait Pengguna (keluarga, rekan, karyawan, dan/atau pihak lain yang terkait dengan Pengguna) termasuk data, informasi, dan dokumen turunannya yang:


a) Diperoleh Komunal dari Pengguna atas yang diserahkan, disingkapkan, diunduh atau diajukan Pengguna melalui Portal Komunal, telepon, alat sistem dan/atau sumber daya Komunal;


b) Wajib diserahkan atau telah diberikan oleh Pengguna berdasarkan ketentuan Perjanjian Pengguna dan/atau Perjanjian Pinjaman atau secara sukarela dari waktu ke waktu;


c) Dari pihak ketiga lainnya yang diizinkan oleh Pengguna dan sumber-sumber yang tersedia untuk umum termasuk lembaga atau biro penilai kredit;


d) Dalam kaitannya dengan setiap kunjungan Pengguna ke sistem elektronik Komunal.



PENGGUNAAN DATA PRIBADI

Dari waktu ke waktu, Komunal berhak meminta, memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menggunakan Data Pribadi Pengguna untuk:


1) Pemeriksaan, analisis, verifikasi, atau validasi terhadap permohonan perolehan pinjaman, permohonan pendaftaran sebagai Pemberi Pinjaman, dan/atau profil Pengguna;


2) Pemenuhan hak dan kewajiban Komunal berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, Perjanjian Pengguna, dan/atau Perjanjian Pinjaman;


3) Pelaksanaan dan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian Pengguna dan/atau Perjanjian Pinjaman;


4) Pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional Komunal dari waktu ke waktu dengan iktikad baik;


5) Survey, riset, evaluasi dan/atau pengembangan produk atau layanan Komunal atau pihak terkait yang berkepentingan; dan/atau


6) Penegakan hukum dan kepatuhan Komunal terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.


Tujuan-tujuan tersebut diatas tetap menjadi dasar hukum bagi Komunal untuk menyimpan, mengolah dan menggunakan Data Pribadi Pengguna sekalipun Pengguna tidak lagi terikat pada PMDP ini, dan untuk menggunakannya, menyerahkannya, atau menyingkapkannya dengan iktikad baik kepada:


1) Bank, biro penilai kredit, agen penagihan atau penyedia jasa pihak ketiga lain yang berkepentingan selama terikat pada suatu tanggung jawab kerahasiaan atas Data Pribadi Pengguna;


2) Pihak manapun yang terkait atau merupakan bagian dari Komunal dan berada dalam tanggung jawab kerahasiaan atas Data Pribadi Pengguna untuk tujuan tertentu; dan/atau


3) Otoritas Jasa Keuangan, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, institusi pemerintah lainnya baik atas inisiatif Komunal atau sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, kebijakan institusi pemerintah atau pejabat pemerintah.



KEAMANAN DATA PRIBADI

Komunal berkomitmen untuk menjaga keamanan Data Pribadi Pengguna. Hanya sejumlah karyawan yang memiliki akses penuh ke data tersebut dan sebagian besar hanya memiliki akses ke bagian tertentu dari data yang diperlukan dalam rangka melakukan tugas-tugas mereka sebagai bagian dari layanan Komunal.
 
Penyimpanan Data Pribadi oleh Komunal adalah selama paling singkat 5 (lima) tahun sesuai ketentuan 15 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Komunal akan melakukan penyimpanan ini sesuai kebijakan atau diskresi pribadinya, baik melalui sistem Komunal, server atau sumber data pihak lain atau penyedia jasa pihak ketiga lain di dalam wilayah Republik Indonesia.
 
Komunal akan menempatkan pengaturan pengamanan yang wajar untuk memastikan Data Pribadi Pengguna cukup terlindungi dan aman. Pengaturan pengamanan yang sesuai akan dilakukan untuk mecegah akses, pengumpulan, penggunaan, kebocoran dan/atau perubahan yang tidak sah terhadap Data Pribadi Pengguna. Namun, pihak Komunal tidak bertanggung jawab atas setiap penggunaan tidak sah dari Data Pribadi Pengguna oleh para pihak ketiga yang sepenuhnya disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Komunal.
 
Komunal akan meninjau, menyesuaikan, dan berkonsultasi dengan penyedia jasa keamanan finansial secara berkala berdasarkan penilaian resiko yang sedang berlangsung atau pelanggaran keamanan untuk terus menerus melakukan peningkatan keamanan Data Pribadi Pengguna.

 


BATASAN DAN GANTI RUGI

Komunal berkomitmen untuk tidak memperjualbelikan Data Pribadi Pengguna kepada pihak manapun, dan termasuk mengupayakan sewajarnya bahwa setiap karyawannya tidak terlibat dalam kegiatan jual-beli Data Pribadi Pengguna kepada siapapun. Namun Komunal tidak bertanggung jawab atas kerugian dalam wujud apapun atau resiko kerugian yang Pengguna alami maupun pihak manapun akibat atau terkait dengan Data Pribadi tersebut meliputi kegagalan atas perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, penyerahan, akses, perolehan, pengolahan, penyimpanan atau penggunaannya maupun pengalihannya, termasuk sengketa, investigasi, audit, penegakan hukum dan proses penyelidikan apapun, yang tidak terbukti disebabkan atau melibatkan Komunal maupun karyawan, perwakilan, kuasa, afiliasi atau pihak terkait lainnya ("Kerugian dan Masalah Hukum").


Demi kejelasan, kepastian hukum dan transparansi:


Komunal tidak akan memberi ganti rugi, merespon, dilibatkan, atas setiap klaim, tuntutan, permintaan atau pernyataan apapun yang timbul dari atau terkait Kerugian dan masalah hukum yang diajukan tanpa menyertakan perhitungan pasti yang telah dikuantifisir, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian riil dan langsung (factual and direct damage) yang Pengguna alami, berikut bukti yang dapat diterima oleh pengadilan atau institusi judisial terkait mengenai kesalahan atau kelalaian Komunal berdasarkan Pasal 1865 dan 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement dan Pasal 5ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik. Ketentuan ini berlaku untuk Komunal, berikut karyawan, anak perusahaan, afiliasi atau perwakilannya;
 
Komunal tidak bertanggung jawab atas akurasi, keabsahan, legalitas dan kelengkapan Data Pribadi Pengguna dan tidak diwajibkan untuk memberitahu Pengguna atau pihak manapun perihal tersebut kecuali diwajibkan secara hukum; dan/atau
 
Komunal tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hukum Pengguna atau hak pihak ketiga manapun akibat atau terkait perolehan atau pemberian Data Pribadi. Dalam hal terdapat Penunjukan Pihak Ketiga untuk Penyimpanan Data Pribadi, maka Pengguna tidak dapat menuntut, meminta ganti rugi atau manfaat apapun dari Komunal maupun karyawan, kuasa, perwakilan, afiliasi atau pihak terkait Komunal dalam hal terjadi pelanggaran kerahasiaan atau kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi atau Kerugian dan Masalah Hukum yang melibatkan, disebabkan atau dilakukan pihak ketiga penyimpan Data Pribadi yang bersangkutan. Namun demikian, Komunal tetap akan berupaya sewajarnya untuk memberitahu Pengguna terkait perihal pelanggaran kerahasiaan tersebut ketika Komunal mengetahuinya dari pihak ketiga.

 


PERUBAHAN TERHADAP PMDP

Oleh sebab Komunal terus berusaha untuk meningkatkan Layanan kepada Pengguna, Komunal akan mengulas dan merubah kebijakan PMDP dari waktu ke waktu. Setiap perubahan kebijakan PMDP yang dilakukan di masa mendatang akan dibagikan di situs Komunal. Mohon untuk sering memeriksa kembali SItus Komunal dalam rangka paparan terhadap pemuktahiran (update) kebijakan PMDP Komunal.

PT Komunal Finansial Indonesia
Jln. Greges No. 3A
Sawahan
Kec. Sawahan, Surabaya
Jawa Timur, 60251
+62 31 9924 3972
hello@komunal.co.id

Legalitas


Member Dari

DISCLAIMER RISIKO:

  1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
  2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
  3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
  4. Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
  5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
  6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
  7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
  8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
  9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PT Komunal Finansial Indonesia merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia. Berdiri sebagai perusahaan yang telah diatur oleh dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, Perusahaan menyediakan layanan interfacing sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu. Perusahaan tidak menyediakan segala bentuk saran atau rekomendasi pendanaan terkait pilihan-pilihan dalam situs ini.

Isi dan materi yang tersedia pada situs KOMUNAL dimaksudkan untuk memberikan informasi dan tidak dianggap sebagai sebuah penawaran, permohonan, undangan, saran, maupun rekomendasi untuk menginvestasikan sekuritas, produk pasar modal, atau jasa keuangan lainya. Perusahaan dalam memberikan jasanya hanya terbatas pada fungsi administratif.

Pendanaan dan pinjaman yang ditempatkan di rekening KOMUNAL adalah tidak dan tidak akan dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Perusahaan seperti diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan di Indonesia. Perusahaan atau setiap Direktur, Pegawai, Karyawan, Wakil, Afiliasi, atau Agen-Agennya tidak memiliki tanggung jawab terkait dengan setiap gangguan atau masalah yang terjadi atau yang dianggap terjadi yang disebabkan oleh minimnya persiapan atau publikasi dari materi yang tercantum pada situs Perusahaan.