Please enable JS

Mari terhubung bersama kami!

Layanan Pengaduan Komunal

Komunal berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan aktivitas P2P lending yang terbaik, aman, dan nyaman untuk Anda. Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda ketahui mengenai media dan skema pengaduan di Komunal.


Media Pengaduan

Apabila Anda memiliki pertanyaan, saran, atau kritik mengenai layanan Komunal, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui salah satu media resmi kami dibawah. Tim kami akan siap membantu.

  • Live Chat & Formulir Kontak di halaman ‘Hubungi Kami’

Fitur Live Chat tersedia pada halaman utama dan Dashboard Komunal yang memungkinkan Anda untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan Tim Customer Support kami. Selain itu, Anda juga dapat mengisi formulir kontak yang tersedia pada halaman ‘Hubungi Kami’.

  • Telepon

Hubungi Komunal melalui nomor telepon +6231 9924 3972.

  • Email

Kirimkan email ke Tim Customer Support Komunal di hello@komunal.co.id. Sertakan informasi identitas berupa nama dan nomor telepon untuk mempercepat proses laporan Anda.

  • WhatsApp

Anda dapat menghubungi Komunal melalui WhatsApp ke nomor +62821 4037 7707. Sertakan informasi identitas berupa nama dan nomor telepon untuk mempercepat proses laporan Anda.

Catatan : Seluruh layanan tersedia sesuai jam operasional Komunal yaitu Senin-Jumat pukul 09.00 hingga 17.00, tidak termasuk Hari Libur Nasional.


Mekanisme Pengaduan

Berikut adalah mekanisme proses pengaduan Anda mulai pengajuan hingga penyelesaian di Komunal.


Standar Penyelesaian Pengaduan

Berikut adalah standar waktu proses penyelesaian pengaduan.

  • Informasi atas pertanyaan yang Anda ajukan: maks. 1-2 hari kerja.
  • Penanganan atas masalah yang Anda hadapi: min. 1 hari kerja, maks. 4 hari kerja.
  • Penanganan atas masalah yang memerlukan tindak lanjut dan koordinasi dengan pihak ketiga: min. 1 hari kerja, maks. 14 hari kerja.


PT Komunal Finansial Indonesia
Jln. Greges No. 3A
Sawahan
Kec. Sawahan, Surabaya
Jawa Timur, 60251

Layanan Pengaduan


Member Dari

DISCLAIMER RISIKO:

  1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
  2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
  3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
  4. Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
  5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
  6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
  7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
  8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
  9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PT Komunal Finansial Indonesia merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia. Berdiri sebagai perusahaan yang telah diatur oleh dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, Perusahaan menyediakan layanan interfacing sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu. Perusahaan tidak menyediakan segala bentuk saran atau rekomendasi pendanaan terkait pilihan-pilihan dalam situs ini.

Isi dan materi yang tersedia pada situs KOMUNAL dimaksudkan untuk memberikan informasi dan tidak dianggap sebagai sebuah penawaran, permohonan, undangan, saran, maupun rekomendasi untuk menginvestasikan sekuritas, produk pasar modal, atau jasa keuangan lainya. Perusahaan dalam memberikan jasanya hanya terbatas pada fungsi administratif.

Pendanaan dan pinjaman yang ditempatkan di rekening KOMUNAL adalah tidak dan tidak akan dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Perusahaan seperti diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan di Indonesia. Perusahaan atau setiap Direktur, Pegawai, Karyawan, Wakil, Afiliasi, atau Agen-Agennya tidak memiliki tanggung jawab terkait dengan setiap gangguan atau masalah yang terjadi atau yang dianggap terjadi yang disebabkan oleh minimnya persiapan atau publikasi dari materi yang tercantum pada situs Perusahaan.